Duka PEMILU

telah kita diskusikan bersama dalam artikel dan komentar temen2 di portal ITS (http://its.ac.id) tentang pentingnya PEMILU, tetapi ketika rakyat sudah berminat untuk memberikan suaranya, kita dihadapkan dengan kondisi ketidaksiapan panitia PEMILU sendiri, banyak hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, seperti surat suara yang nyasar ke DAPIL lain, permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang banyak merugikan pemilih, dan KPU yang terkesan terlalu kaku untuk mencoba mengadvokasi hal tersebut, sehingga usaha untuk meminimalisir golput tidak didukung oleh sistem sendiri.

Bayangkan, berapa banyak mahasiswa dan para perantau yang tidak bisa memilih karena tidak bisa pulang (alhamdulilah ane bisa pulang meskipun cuma beberapa jam saja), meskipun sudah diusahakan dengan form A5, toh surat suara tambahan untuk tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 5% persen saja.

uniknya lagi, di TPS saya, ternyata ada sekitar 60 % kartu suara untuk DPD dinyatakan tidak sah karena tidak dicontreng.waahh…eman bgt yaa….

Advertisements

Berikan Tanda Pada Negerimu

Oleh: Moh. Kholid Yadi *)

                Saya kira, keberlangsungan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh seberapa besar peran seorang pemimpin di situ (dalam hal ini adalah pemimpin secara struktural, meskipun sebenarnya hakikat dari pemimpin bukanlah mereka yang hanya mempunyai jabatan saja). Memang benar bahwa kesuksesan suatu bangsa merupakan akumulasi dari kesuksesan individu-individu rakyatnya, tetapi jangan lupa bahwa peran dari seorang pemimpin dalam suatu bangsa adalah menentukan arah kemana bangsa itu akan menuju, memutuskan yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, dan menentukan hal-hal strategis yang lain. Sehingga peran dari seorang pemimpin bukanlah sekedar formalitas belaka, tetapi lebih dari itu, eksistensi seorang pemimpin mencerminkan eksistensi sebuah bangsa. Dan karena itulah, keberadaannya yang bisa mengkomandani tujuan-tujuan di atas menjadi penting dan mendesak dibandingkan yang lain.

                Lantas bagaimana bangsa ini bisa mendapatkan sosok pemimpin seperti di atas? Sudah barang tentu melalui peraturan dan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini adalah jalur Pemilihan Umum (PEMILU). Asas demokrasi di Indonesia memungkinkan seorang warga Negara untuk tidak memilih di dalam PEMILU, karena memilih merupakan hak, bukanlah kewajiban. Nah, inilah materi diskusi yang sampai saat ini menghangat, sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Golongan Putih(GOLPUT) diharamkan. Terlepas apakah fatwa ini merupakan pesanan atau tidak, tetapi melihat trend GOLPUT yang ada (tahun 1971 sebesar 6,64%, tahun 1977 sebesar 8,4 %, tahun 1982 sebesar 8,53 %, tahun 1987 sebesar 8,39 %, tahun 1992 sebesar 9,09%, tahun 1997 sebesar 9,42%, tahun 1999 sebesar 10,21%, dan tahun 2004 sebesar 23,34%), alasan dikeluarkannya fatwa tersebut  masuk akal. Dengan perhitungan matematika kasar, bisa kita prediksi angka GOLPUT yang akan terjadi pada PEMILU tahun ini, lima tahun mendatang, sepuluh tahu mendatang dan seterusnya. Beda lagi dengan GOLPUT yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah(PILKADA), angka GOLPUT-nya beragam, selama PILKADA tahun 2005, golput paling tinggi terjadi di PILKADA Kota Bukit Tingggi yang  mencapai 46,9%. Bisa dibayangkan bagaimana legitimasi rakyat terhadap seorang pemimpin dengan tingkat partisipasi pemilih sekecil itu.

                Golput sendiri memang popular pada era Orde Baru karena sistem politik yang ada waktu itu tidak memberikan tempat terhormat terhadap suara rakyat. Tetapi di era reformasi  yang sudah lebih dari 10 tahun ini, demokrasi berangsur-angsur  membaik, meskipun masih belum mencapai demokrasi yang substansial. Tetapi dengan sistem yang ada sekarang mengantarkan Indonesia menjadi Negara paling demokratis di Asia Tenggara. Sehingga, tidak ada alasan untuk golput, karena jalan untuk berpolitik sudah terbuka lebar, dan kita tinggal memilih yang mana yang kita inginkan.

Mengapa rakyat harus pro-aktif  ikut PEMILU dan PILKADA?

Ini bukanlah untuk kepentingan partai dan elit-elit politik yang siafatnya sementara, melainkan dengan tingginya partisipasi politik menjadikan wakil rakyat dan presiden atau kepala daerah sebagai pemimpin bangsa ini mendapatkan legitimasi yang kuat sebagai wakil politik pembawa suara rakyat (bagi DPR-RI, DPRD I, dan DPRD II) dan sebagai pemimpin eksekutif (bagi presiden dan kepala daerah). Tanpa legitimasi politik itu, mereka tidak memiliki otoritas politik untuk bisa mengatasnamankan rakyat dan menjadi pemimpin rakyat.

                Demokrasi di Indonesia belum seperti di Amerika Serikat (AS) yang sudah mencapai Post-Party Political System (system politik pasca partai politik). Di AS, karena masyarakat sipilnya sudah kuat, pemahaman politiknya tinggi dan kebutuhan keseharinnya terpenuhi melalui kelompok-kelompok kepentingan (Interest Groups) atau organisasi non-pemerintah, sehingga banyak rakyat AS yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tingkat pemilih di AS selalu hanya berkisar 47-55%. Akan tetapi, rakyat AS yang tidak memilih tahu persis, jika mereka tidak memilih, berarti mereka tidak memiliki hak-hak politik untuk mengadakan rapat-rapat politik, membahas atau mengkritik kebijakan politik, social, ekonomi, dan pertahnan, mengadakan demonstarsi, dll. Mengapa seperti itu? Karena adanya asas resiprositas, apabila anda mau “aktif” berpolitik, berikan suara anda pada PEMILU dan PILKADA. Beda lagi dengan sistem di Australia yang mewajibkan warganya untuk mengunakan hak pilihnya, sehingga bagi siapa yang tidak memilih akan terkena sangsi, sehingga tingkat pemilih di sana di atas 90 %.

Semoga semua itu bisa menjadi tambahan modal bagi kita untuk “memilih” demi cita-cita bersama yakni terciptanya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Ingat rek, tanggal 9 April nanti…nyontreng yoo

 

*) Penulis adalah Mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2005

merdeka, atau mati

memang sepertinya kata-kata ini hanya sebagai jargon belaka. tetapi 63 tahun yang lalu semangat inilah yang membawa kita semua bisa merasakan dan menikmati indahnya bangsa ini, tentunya dengan berbagai polemiknya….

kalo boleh saya bilang, kata-kata ini merupakan jiwa bagi para pejuang kemerdekaan. nah, apabila kita rasionalisasikan dengan keadaan kekinian dan kedisinian, apakah jiwa itu masih melekat di tubuh para pemuda Indonesia???

andaikan saja jiwa itu masih ada, mungkin bangsa ini tidak akan seperti ini..

hiks..hiks..

Memahami Perilaku Budaya Orang Madura

BELUM kering air mata kesedihan keluarga orang-orang Madura korban konflik sosial di Sambas (Kalimantan Barat, 1996/1997-1999), konflik horizontal serupa meletus di Sampit (Kalimantan Tengah) pada minggu ketiga Februari 2001. Bahkan kini telah merambah Palangkaraya, Kualakapuas, dan Pangkalan Bun. Meskipun banyak versi tentang jumlah korban-konon ada yang menyebut telah mencapai angka ribuan-yang tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan dan anak-anak. Sudah pasti peristiwa ini tidak boleh terulang kembali bukan hanya dalam konteks mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan lebih daripada itu karena peristiwa tersebut sudah berada di luar jangkauan nalar setiap manusia yang masih memiliki hati nurani dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Sebagaimana apa yang terjadi di Sambas, konflik horizontal di Sampit pada awalnya dipicu oleh konflik individual, kemudian tereskalasi menjadi konflik komunal yang pada akhirnya menjadi tindakan kekerasan (communal violence). Ironisnya, dengan adanya peristiwa-peristiwa ini stereotip negatif orang Madura kembali diungkit-ungkit oleh banyak kalangan baik para pengamat masalah-masalah sosial budaya maupun para pejabat pemerintahan. Padahal jika mau jujur tidak ada masyarakat mana pun yang steril dari stereotip negatif.

Hal ini mudah dipahami oleh karena tidak semua orang dari suatu masyarakat dalam kebudayaan mana pun yang dijamin dapat mengaktualisasikan secara konsisten nilai-nilai budaya yang dianut bersama (sha-red cultural values) dalam bentuk sikap dan perilaku kesehariannya. Meskipun demikian, patut disesalkan jika stereotip negatif dari suatu masyarakat tertentu justru sengaja diungkapkan dan dibesar-besarkan sebagai alat justifikasi atau membenarkan dan mengunggulkan sikap dan perilaku masyarakat yang lain (etnosentrisme). Jika hal ini terjadi, dalam konteks upaya rekonsiliasi terhadap setiap bentuk konflik-yang dianggap bernuansa etnisitas-akan menjadi sia-sia. Tulisan ini akan mengungkapkan dan mendeskrip-sikan beberapa karakteristik sosial-budaya Madura sebagai bahan refleksi bagi orang luar Madura untuk lebih memahami sikap dan perilaku orang Madura secara lebih proporsional dan kontekstual.

Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di bagian mana pun dari wilayah Negara Kesatuan RI dapat ditemukan orang Madura baik dalam kelompok besar maupun kecil. Hal ini menandakan bahwa daerah tujuan merantau orang Madura mencakup seluruh pelosok Tanah Air dan telah berlangsung beberapa abad yang lalu. Misalnya, di daerah Puger (pantai selatan Jawa Timur termasuk wilayah Kabupaten Jember) telah ada masyarakat Madura sebelum dibukanya perkebunan pada awal abad ke-19. Pada umumnya daerah tujuan utama orang Madura merantau adalah ke Pulau Jawa, kemudian ke pulau-pulau lain di Indonesia termasuk Kalimantan. Untuk membedakan antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, orang Madura menyebut Pulau Kalimantan sebagai Jaba Daja (Jawa Utara). Hal ini mudah dipahami oleh karena secara geografis Pulau Kalimantan berada di sebelah utara Pulau Madura. Ada kalanya juga orang Madura menyebut Pulau Jawa sebagai Jaba Lao’ (Jawa Selatan). Sebagaimana pada umumnya perantau, tujuan utama merantau orang Madura adalah berdimensi ekonomik, yaitu untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Pada perkembangan selanjutnya tak luput dari dimensi sosial-budaya.

Jika orang Madura pergi merantau maka yang akan dituju pertama kali adalah sanak keluarganya yang lebih dahulu berada atau bermukim di sana. Sebagai pendatang baru-terutama bagi mereka yang pada dasarnya berasal dari kelompok sosial ekonomi marginal mereka tetap membutuhkan tempat penyanggah sebelum berhasil meraih penghidupan yang lebih baik. Selain pertimbangan dari faktor sosial ekonomi ini, secara kultural orang Madura mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga dan memelihara ikatan kekerabatan di antara sanak keluarganya di mana pun mereka berada lebih-lebih di perantauan.

Hal ini demi menjaga agar setiap dan sesama anggota keluarga tidak akan kaelangan obur artinya tidak akan berada dalam suasana kegelapan sehingga tidak tahu lagi siapa sanak keluarga atau kerabatnya. Akibat semua ini mudah dipahami apabila pola permukiman orang-orang Madura di perantauan selalu cenderung mengelompok. Realitas ini tidak serta merta dapat ditafsirkan dan dimaknai bahwa perantau Madura merupakan kelompok eksklusif-yang enggan menjalin relasi sosial dengan orang dari masyarakat lain. Tersebarnya para perantau Madura di berbagai daerah di Indonesia dalam suasana kehidupan yang rukun dan penuh kedamaian dengan penduduk setempat dalam kurun waktu beberapa generasi membuktikan bahwa proses adaptasi dan integrasi sosial orang Madura di perantauan cukup berhasil.

Kewajiban kultural tersebut semakin mendapat penguatan oleh luasnya cakupan wilayah kerabat (taretan) dalam kehidupan masyarakat Madura. Sebagaimana pada masyarakat di kebudayaan lain, konsep kerabat atau sanak keluarga (taretan) pada masyarakat Madura selain mengacu pada hubungan genealogis juga mengacu pada hubungan perkawinan (taretan ereng). Yang perlu dipahami bahwa bagi masyarakat Madura konsep kerabat mencakup sampai empat keturunan dari ego baik ke atas maupun ke bawah (ascending and descending generations).

Semua kerabat ini dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu taretan dalem (kerabat inti atau core kin), taretan semma’ (kerabat dekat atau close kin) dan taretan jau (kerabat jauh atau peripheral kin). Masing-masing kategori mempunyai tingkatan kedekatan atau keakraban yang berbeda: kategori pertama sangat dekat atau akrab, kemudian menjadi lebih longgar pada kategori-kategori berikutnya. Di luar ketiga kategori ini barulah disebut sebagai oreng lowar (orang luar atau “bukan saudara”).

Masih dalam kaitannya dengan kekerabatan, bagi masyarakat Madura orang yang sama sekali tidak mempunyai ikatan atau hubungan baik secara genealogis maupun melalui institusi perkawinan dapat juga dianggap sebagai kerabat. Dalam konteks ini berlaku ungkapan oreng daddi taretan. Artinya, orang yang sama sekali tidak mempunyai kedua macam hubungan tersebut akan dianggap dan diperlakukan sebagai kerabat (taretan)-bahkan bisa jadi lebih daripada itu-jika kualitas hubungan sosial yang terjalin benar-benar dilandasi oleh keikhlasan dan ketulusan. Implementasi dari hubungan sosial semacam ini, orang Madura tidak akan segan-segan melakukan apa saja (kalau perlu nyawa pun akan diserahkan) untuk menjaga tetap terpeliharanya relasi sosial yang telah terjalin itu. Sebaliknya, jika terjadi pelecehan harga diri sehingga orang Madura merasa malo maka yang terjadi adalah perlawanan amat keras sekaligus hancurnya hubungan sosial telah dibangun itu.

Upaya untuk menjaga dan memelihara ikatan kekerabatan-baik yang berdasarkan hubungan genealogis maupun perkawinan-yang dianggap telah mulai longgar atau hampir putus ditandai dengan adanya tradisi melakukan perkawinan antar-anggota keluarga atau kin group endogamy.

Meskipun demikian, tidak semua kerabat dapat dinikahi karena ada perkawinan antar-anggota keluarga yang harus dihindari yaitu antara anak dari saudara laki-laki sekandung (sapopo) atau antara anak dari dua perempuan sekandung (sapopo) yang disebut arompak balli atau tempor balli.

Menurut kepercayaan masyarakat Madura jika pernikahan tersebut dilangsungkan maka akan membawa malapetaka bagi yang bersangkutan. Adanya larangan tersebut merupakan kesempatan sangat terbuka bagi orang Madura-termasuk para perantau-untuk melakukan perkawinan dengan orang bukan kerabat atau dengan orang dari masyarakat dan kebudayaan lain.

Oleh karena institusi perkawinan yang melahirkan sebuah keluarga pada dasarnya merupakan wujud dari terjalinnya hubungan sosial yang sangat kuat sehingga dapat melampaui batas-batas sosial-budaya suatu masyarakat, maka realitas empirik tentang terjadinya perkawinan silang budaya antara perantau orang Madura dengan penduduk setempat mau tidak mau harus dimaknai bahwa proses adaptasi dan integrasi sosial mereka dengan penduduk asli telah lama berlangsung dan membawa hasil.

Keberhasilan dalam proses adaptasi dan integrasi sosial ini tentu saja sangat berkaitan secara signifikan dengan salah satu nilai sosial-budaya Madura lainnya yang menuntut setiap orang Madura selalu dapat menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya dalam lingkungan sosial-budaya manapun sebagaimana tercermin dalam ungkapan lakona lakone, kennengnga kennengnge. Arti harafiah ungkapan ini adalah: kerjakan dengan baik apa yang menjadi pekerjaanmu, dan tempati dengan baik pula apa yang telah ditetapkan sebagai tempatmu.

Keberhasilan lain dari perantau Madura secara ekonomik yang ditandai dengan tingkatan kehidupan yang lebih baik daripada rata-rata tingkatan kehidupan penduduk asli sudah secara umum diakui karena keuletan orang Madura dalam mencari nafkah. Keuletan ini merupakan manifestasi dari ungkapan kar-karkar colpe’ yang dipegang teguh oleh orang Madura dalam mencari nafkah. Lebih jelasnya, orang Madura akan selalu berperilaku layaknya seekor ayam yang mencakar-cakar tanah mencari makanan meskipun yang didapat hanya sedikit tapi terus saja dilakukan penuh semangat dan keuletan sampai akhirnya kenyang.

Bahkan keuletan saja tidak cukup, orang Madura telah membuktikan dirinya sebagai pelaku ekonomi sangat berani dalam berkompetisi secara terbuka dengan pemodal besar. Misalnya ketika mereka secara terang-terangan melakukan transaksi bisnis (jual-beli) emas di depan toko emas, atau menjajakan perangko (termasuk amplop dan kertas surat) di kawasan kantor pos dengan rasa percaya diri dan tanpa rasa takut akan menderita kerugian. Padahal kemungkinan barang dagangannya tidak akan laku sangat besar. Lebih daripada itu, etos kerja ini selalu dilandaskan pada semangat religiositas. Artinya, dalam upaya mencari nafkah orang Madura lebih mengutamakan kualitas (baca: halal) daripada kuantitas yang mengabaikan semangat itu. Realitas sosial-budaya ini tidak selayaknya disikapi dalam bentuk kecemburuan sosial. Bahkan sebaliknya keberhasilan tersebut dapat dijadikan faktor pemicu bagi orang-orang dari kebudayaan lain untuk bersaing secara terbuka dan jujur.

Berdasarkan paparan di atas akhirnya dapat diambil beberapa titik penting bahwa dari sebagian karakteristik sosial-budaya Madura yang tercermin dalam sikap dan perilaku orang Madura pada dasarnya menjadi landasan dan semangat bagi terbentuknya adaptasi dan integrasi sosial dengan orang-orang di luar Madura. Jika terjadi penyimpangan maka hal itu adalah suatu hal yang tidak perlu dijadikan alasan untuk menggeneralisasi sebagai sikap dan perilaku negatif semua orang Madura melainkan-sekali lagi-seyogianya dipahami secara proporsional dan kontekstual.

* A Latief Wiyata, pemerhati budaya Madura.

INTEGRASI DAN OPTIMALISASI

Oleh : Moh. Kholid Yadi

Kekhawatiran masyarakat Madura bahwa realisasi Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) akan menemui kegagalan ternyata tidak terbukti. Kondisi ini ditunjukkan ketika Menteri Pekerjaan-Umum Djoko-Kirmanto, menghadiri Acara “Start of Ceremony Main Span Project of Suramadu” sebagai peresmian awal pembangunan bentang-tengah megaproyek ini di Hotel Shangri-La Surabaya pada Sabtu, 19/11/2005. Acara tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Jawa-Timur (Jatim) Imam-Utomo, sesepuh Jatim dan Madura H.M. Noer, serta sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Madura (Jawa-Pos, 20/11/2005). Pembangunan bentang tengah Suramadu akan dikerjakan kontraktor asal Tiongkok, yaitu CCC (Consorcium of China Contractor) bekerja sama dengan konsorsium kontraktor asal Indonesia. Namun demikian, dipastikan waktu penyelesaian Suramadu akan mundur dari jadwal sebelumnya yakni pada 2007 menjadi 2008.
Diharapkan pasca realisasi Suramadu, wacana integrasi membangun Madura secara keseluruhan sebagaimana yang diharapkan penduduk lokal akan segera terwujud. Sebagai kilas balik dalam Acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Nasional bertajuk, Optimalisasi Pemanfaatan Jembatan Suramadu bagi Masyarakat Madura pada 2-5 September 2004 di Bangkalan, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) era Megawati Soekarnoputri, Sunarno yang menjadi keynote speaker dalam acara tersebut menyatakan bahwa kendala terbesar pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah kesenjangan perekonomian antar wilayah. Salah-satunya adalah ketimpangan ekonomi yang sangat jauh antara Surabaya dan Madura. Berkaca dari hal tersebut, jembatan Suramadu diharapkan menjadi stimulus awal untuk mengembangkan Madura sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) “plus” tiga kabupaten lain yang bermukim di pulau ini yakni Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Persoalannya kini adalah, Suramadu tidak hanya sampai berhenti dan terbatas pada aspek pembangunan konstruksi saja. Tetapi ada hal lain yang juga mendesak untuk ikut dibenahi pasca Suramadu, yakni sinergi pengembangan wilayah, rencana strategis (restra), serta konsep tata ruang antar kabupaten di Madura.
Sebagai bagian dari pengembangan wilayah Gerbang Kertosusila, Madura diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa-Timur (Jatim) yang berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Namun realita menunjukkan, bahwa tingkat pertumbuhan antar wilayah di Gerbang Kertosusila mempunyai perbedaan yang cukup signifikan diukur dari tingkat pendapatan per-kapita penduduknya. Kenyataan memperlihatkan wilayah (kabupaten) yang terletak di Pulau Madura masih “jauh” tertinggal jika dibandingkan wilayah Gerbang Kertosusila lain.
Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pembangunan Madura relatif lebih lambat dari rata-rata kabupaten lain di Jatim. Disparitas laju pertumbuhan ini menjadi lebih tajam apabila dibandingkan dengan wilayah Gerbang Kertosusila. Nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Madura pada tahun 2002 adalah Rp 8,2 Triliun, sedangkan wilayah Gerbang Kertosusila telah mencapai Rp. 64,5 triliun. Artinya nilai PDRB wilayah Gerbang Kertosusila telah mencapai hampir 10 kali lipat dari Madura. Jika dilihat dari konfigurasi struktur ekonomi, wilayah Gerbang Kertosusila telah didominasi oleh sektor sekunder (perdagangan) dan tersier (industri), dengan kontribusi sebesar 33,9 persen dari sektor sekunder dan sebesar 57,8 persen dari sektor tersier. Coba bandingkan dengan struktur perekonomian Madura yang masih didominasi oleh sektor primer (pertanian) dengan nilai mencapai 54,1 persen.
Besarnya ketimpangan Pulau Garam dengan wilayah Gerbangkertosusila juga tidak terlepas dari rendahnya aksesbilitas daerah ini terhadap wilayah Gerbangkertosusila sebagai kutub pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan Jembatan Suramadu sangat menjadi dambaan bagi masyarakat Madura dan Jatim, karena akan mampu mendorong meningkatkan laju pembangunan baik dalam aspek sosial dan ekonomi. Mengingat besarnya kesenjangan kondisi Madura dengan Gerbangkertosusila, maka pembangunan Jembatan Suramadu perlu didukung oleh kebijakan pengembangan wilayah yang terintegrasi sehingga mampu menjamin keserasian dan keseimbangan pembangunan antara kedua wilayah tersebut.
Aspek Pendukung
Sebagai upaya untuk membangun Madura, keberadaan Jembatan Suramadu cukup penting untuk mewujudkan integrasi dan optimalisasi pengembangan Madura secara keseluruhan. Namun upaya ini akan sia-sia jika aspek pendukung lainnya tidak segera dibenahi. Aspek tersebut diantaranya; Pertama, pembenahan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Contoh kasus di Kabupaten Sampang, statistik pendidikan kabupaten ini pada tahun 2000 menunjukkan lulusan SD yang melanjutkan pendidikannya ke SMP, hanya berkisar 50 persen. Sedangkan, lulusan SLTP yang mempunyai keinginan melanjutkan ke SMA, hanya sekitar 60 persen. Bahkan pada tahun 2001 telah terjadi penurunan angka transisi SD ke SMP menjadi 42 persen (Kompas, 24/3/2002). Angka ini sudah cukup mewakili realita rendahnya tingkat pendidikan sebagai cermin minimnya SDM Madura. Langkah pertama dalam meningkatkan mutu SDM Madura ditempuh melalui pemerataan kesempatan pendidikan. Usaha tersebut telah dilakukan pemerintah-pusat (Depdiknas) dengan pengucuran bantuan operasional sekolah (BOS) sejak Agustus 2005 bagi siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP/MTs). Sebelumnya langkah yang sama juga ditempuh oleh pemerintah propinsi Jawa-Timur, melalui Program SPP “gratis” untuk siswa pada jenjang pendidikan 9 tahun, dalam bentuk Subsidi Biaya Minimal Pendidikan (SBMP). Tidak hanya itu, langkah tersebut juga harus ditindaklanjuti dengan pengembangan sarana prasarana pendidikan tinggi maupun pendidikan kejuruan dan ketrampilan di pulau ini. Upaya lain yang cukup sulit, tapi harus dilakukan adalah merubah paradigma sebagian masyarakat Madura yakni jika ada warganya sukses mengumpulkan harta baik di Madura maupun perantauan, maka warga tersebut akan mendapat penghormatan lebih dibandingkan warga lainnya. Orang ini biasanya disebut daddi oreng, yang konotasinya pasti kaya. Jarang warga (perantauan) yang berilmu dan berintelektual tinggi jika pulang ke Madura dibilang daddi oreng. Kondisi ini menunjukkan bahwa ilmu, pendidikan dan kepintaran (diluar ilmu agama) masih belum mendapat “kedudukan” yang layak di mata penduduk Madura.
Kedua, pengembangan infrastruktur pendukung. Realisasi Jembatan Suramadu juga harus diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagai bagian konsep membangun Madura secara keseluruhan. Sarana yang mendesak untuk segera diwujudkan tersebut, diantaranya; (1) pelebaran jalan arteri Bangkalan-Sumenep menjadi 4 jalur; (2) peningkatan fungsi Lapangan Terbang Trunojoyo Sumenep menjadi lapangan terbang komersial; (3) pengembangan Pelabuhan Kalianget di Sumenep; (3) pengembangan Pelabuhan Tanjung Bumi di Bangkalan sebagai ekspansi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya; (4) pembangunan Waduk Blega (Bangkalan) dengan areal irigasi 7.866 hektar, Waduk Nipah (Sampang) dengan areal irigasi 1.150 hektar, dan Waduk Klampis (Bangkalan), (5) peningkatan pasokan daya listrik PLN, dan (6) penyediaan sarana air bersih yang memadai bagi pemukiman dan industri. Langkah ini perlu diupayakan untuk mendukung kesiapan Madura dalam rangka menyongsong realisasi Jembatan Suramadu. Sebab pembangunan jembatan penghubung ini mempunyai implikasi yang sangat luas, khususnya terhadap percepatan pembangunan Madura dalam segi; (1) peningkatan kemampuan pembangunan daerah, (2) peningkatan peluang investasi, (3) optimasi pemanfaatan sumber daya alam, (4) perubahan pemanfaatan ruang, (5) kebutuhan infrastruktur, serta (6) perkembangan sosial ekonomi masyarakat lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan pengembangan Wilayah Gerbangkertosusila “plus” yang mampu mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh potensi pembangunan sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak khususnya masyarakat Madura.
Ketiga, pembenahan dalam aspek mental. Pembangunan Jembatan Suramadu jelas akan membawa perubahan yang cukup signifikan dalam segala aspek bagi masyarakat Madura. Perubahan yang dimaksud tentu perubahan yang membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Madura. Walaupun begitu mereka juga harus mempunyai “pertahanan-diri” untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak negatif, khususnya dalam masalah sosial-budaya sebagai ekses negatif realiasasi Suramadu. Apalagi masyarakat Madura sudah sangat dikenal sebagai masyarakat agamis berbasis budaya santri. Diharapkan dengan datangnya era industrialisasi, budaya ini tidak terkikis akibat ekses budaya luar, berupa merajalelanya perjudian, minuman-keras (alkohol), dan prostitusi sebagaimana pengalaman di Pulau Batam. Seperti diketahui berkembangnya industrialisasi di Pulau Batam ternyata berdampak pada termarjinalkannya masyarakat lokal di pulau ini. Dampaknya masyarakat setempat tidak punya cukup “power”, untuk menolak masuknya budaya luar bercitra negatif dalam komunitas mereka. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut upaya pembinaan mental oleh pemimpin non-formal (ulama) di pondok-pondok pesantren kepada masyarakat Madura perlu terus ditumbuhkembangkan. Upaya ini ditujukan agar pada saat jembatan itu sudah bisa dirasakan manfaatnya, masyarakat Madura sudah memiliki pertahanan sosial-budaya yang cukup dalam rangka mem-filter masuknya budaya tersebut. Langkah ini tentu dibutuhkan dalam kaitannya dengan pemantapan iman, pemantapan ukhuwah atau persaudaraan, dan persamaan persepsi masyarakat dalam membangun Madura.
Diharapkan dengan tiga aspek tersebut, visi membangun Madura untuk memberikan percepatan pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat dalam bingkai lingkungan sosial budaya yang religius dan dinamis, dapat segera terwujud. Mengutip penyataan Budayawan Madura, D. Zawawi Imron bahwa, masyarakat Pulau-Garam berharap bahwa keberadaan Jembatan Suramadu dibutuhkan dalam kerangka membangun Madura dan bukan sekedar membangun di Madura. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap pengantisipasi perubahan pasca Suramadu?”***

BANGSA MARITIM DENGAN KEBIJAKAN PRODARATAN

Oleh: Moh. Kholid Yadi
Sejarah membuktikan, bangsa-bangsa yang berhasil menggapai kemajuan dan kemakmuran adalah mereka yang mampu mengatasi segenap permasalahan tepat pada jantungnya dan secara simultan dapat mendayagunakan segenap potensi pembangunan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis seperti perkembangan iptek dan globalisasi. Salah satu permasalahan krusial yang sekarang melilit bangsa Indonesia adalah tinnginya angka kemiskinan. Padahal, dibandingkan Negara lain di dunia, Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi persoalannya, semua itu tidak akan banyak memberikan kemanfaatan manakala kita tidak mampu untuk mengolahnya.
SEJAK abad ke-15, kebesaran maritim nusantara telah dikenal luas oleh bangsa-bangsa Eropa dan Timur Tengah. Nenek moyang kita dikenal berhasil menundukkan samudra luas. Kargo yang diangkut pelaut-pelaut kita selalu dinantikan oleh bangsa-bangsa lain. Pada masa itu, penguasaan terhadap lautan luas sudah menjadi ikon perdagangan lintas bangsa, yang di dalam ilmu ekonomi dikenal dengan sebutan open market economy. Lahirnya globalisasi ekonomi saat ini sebenarnya merupakan pengulangan sejarah masa lalu yang telah dilakoni oleh nenek moyang kita dengan keandalannya mengarungi samudra luas, menembus batas bangsa-bangsa lain, melakukan transaksi ekonomi, dan membuka kerjasama perdagangan (jual beli).kejayaan maritim masa lalu seolah-olah telah “meredup”. Padahal kita memiliki karunia berupa lautan luas sekitar 5,8 juta km2 misalnya, di dalamnya mengandung potensi perikanan sebanyak 6,7 juta ton per tahun. Di dasar laut perairan Indonesia, terdapat cekungan bumi yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi atau hidrokarbon.
Jayanya maritim kita tentulah sangat beralasan. Sebab jika dilihat dari aspek geografis, dua pertiga wilayah nusantara merupakan lautan. Bangsa kita juga dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar. Tetapi kejayaan maritim masa lalu seolah-olah telah “meredup”. Walaupun kekayaan maritim ditunjang oleh resources endowment yang terhampar di kepulauan nusantara, yang merupakan karunia Allah SWT terhadap bangsa kita, hingga sekarang karunia itu belum mampu didayagunakan untuk menyangga kemakmuran rakyatnya.
Di dasar laut perairan Indonesia, terdapat cekungan bumi yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi atau hidrokarbon. Sedangkan permukaan air lautnya, secara kontinyu dimanfaatkan menjadi alur pelayaran dunia, khususnya di Selat Malaka dan jalur-jalur pelayaran melalui alur laut Kepulauan Indonesia. Selain itu, Karunia berupa lautan luas sekira 5,8 juta km2 misalnya, di dalamnya mengandung potensi perikanan sebanyak 6,7 juta ton per tahun. Sungguh suatu karunia yang sangat besar bagi bangsa Indonesia

Pertanyaan mendasar yang perlu kita kedepankan adalah mengapa komunitas nelayan sangat dekat dengan kemiskinan, kekumuhan, ketertinggalan ,dan keterisolasian. Mengapa pula kontribusi sektor maritim baik terhadap produk domestik bruto baru menyumbang sebesar 3% atau 47 triliun, sehingga belum mampu menjadi mesin kemakmuran di tanah air.

Seperti kita tahu bahwa 2/3 wilayah Indonesia merupakan kawasan perairan, namun prestasi ekonomi di sektor maritim hanya mencapai 3%. Dari gambaran ini dapat diduga bahwa pembangunan sektor maritim di Indonesia masih sarat dengan “kelemahan”. Menurut pengamatan para ahli, terdapat beberapa hal yang menyebabkan sektor maritim Indonesia tertinggal yakni, pertama, kebijakan maritim belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi maritim, seperti sektor perikanan, pertambangan dan energi lepas pantai, pariwisata bahari, transportasi laut dan pelabuhan, serta sumber daya manusia di sektor maritim. Kelima sektor ini tidak diwadahi dengan baik oleh sebuah kebijakan maritim yang terpadu, lintas sektoral, saling menunjang, serta didukung oleh sektor keuangan yang berpihak pada pengembangan maritim.
Pihak perbankan memang sudah membuka ruang baru dalam mendukung pembangunan sektor maritim. Tetapi ruang baru itu tidak solid karena perlakuan sumber daya maritim hanya berpihak pada satu komoditi tertentu yakni perikanan. Hal ini muncul karena kuatnya pemahaman para pemegang kebijakan kelautan dan perikanan bahwa laut indikator kesuksesannya identik dengan perikanan.
Sudah saatnya pembangunan maritim tidak hanya didekati berdasarkan pendekatan sektoral, tetapi juga didekati melalui pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan dalam membangun maritim adalah suatu pendekatan pembangunan yang mendorong kesejahteraan masyarakat lokal melalui instrumen pendayagunaan sumber daya maritim serta instrumen infrastruktur dasar di bidang maritim dalam suatu wilayah provinsi atau kabupaten/kota berbasis maritim. Semoga dengan pendekatan ini bias memberikan peningkatan yang berarti bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

semoga hatiku terpaut di dalamnya

copy-of-08011312570100.jpg