BANGSA MARITIM DENGAN KEBIJAKAN PRODARATAN

Oleh: Moh. Kholid Yadi
Sejarah membuktikan, bangsa-bangsa yang berhasil menggapai kemajuan dan kemakmuran adalah mereka yang mampu mengatasi segenap permasalahan tepat pada jantungnya dan secara simultan dapat mendayagunakan segenap potensi pembangunan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis seperti perkembangan iptek dan globalisasi. Salah satu permasalahan krusial yang sekarang melilit bangsa Indonesia adalah tinnginya angka kemiskinan. Padahal, dibandingkan Negara lain di dunia, Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi persoalannya, semua itu tidak akan banyak memberikan kemanfaatan manakala kita tidak mampu untuk mengolahnya.
SEJAK abad ke-15, kebesaran maritim nusantara telah dikenal luas oleh bangsa-bangsa Eropa dan Timur Tengah. Nenek moyang kita dikenal berhasil menundukkan samudra luas. Kargo yang diangkut pelaut-pelaut kita selalu dinantikan oleh bangsa-bangsa lain. Pada masa itu, penguasaan terhadap lautan luas sudah menjadi ikon perdagangan lintas bangsa, yang di dalam ilmu ekonomi dikenal dengan sebutan open market economy. Lahirnya globalisasi ekonomi saat ini sebenarnya merupakan pengulangan sejarah masa lalu yang telah dilakoni oleh nenek moyang kita dengan keandalannya mengarungi samudra luas, menembus batas bangsa-bangsa lain, melakukan transaksi ekonomi, dan membuka kerjasama perdagangan (jual beli).kejayaan maritim masa lalu seolah-olah telah “meredup”. Padahal kita memiliki karunia berupa lautan luas sekitar 5,8 juta km2 misalnya, di dalamnya mengandung potensi perikanan sebanyak 6,7 juta ton per tahun. Di dasar laut perairan Indonesia, terdapat cekungan bumi yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi atau hidrokarbon.
Jayanya maritim kita tentulah sangat beralasan. Sebab jika dilihat dari aspek geografis, dua pertiga wilayah nusantara merupakan lautan. Bangsa kita juga dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar. Tetapi kejayaan maritim masa lalu seolah-olah telah “meredup”. Walaupun kekayaan maritim ditunjang oleh resources endowment yang terhampar di kepulauan nusantara, yang merupakan karunia Allah SWT terhadap bangsa kita, hingga sekarang karunia itu belum mampu didayagunakan untuk menyangga kemakmuran rakyatnya.
Di dasar laut perairan Indonesia, terdapat cekungan bumi yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi atau hidrokarbon. Sedangkan permukaan air lautnya, secara kontinyu dimanfaatkan menjadi alur pelayaran dunia, khususnya di Selat Malaka dan jalur-jalur pelayaran melalui alur laut Kepulauan Indonesia. Selain itu, Karunia berupa lautan luas sekira 5,8 juta km2 misalnya, di dalamnya mengandung potensi perikanan sebanyak 6,7 juta ton per tahun. Sungguh suatu karunia yang sangat besar bagi bangsa Indonesia

Pertanyaan mendasar yang perlu kita kedepankan adalah mengapa komunitas nelayan sangat dekat dengan kemiskinan, kekumuhan, ketertinggalan ,dan keterisolasian. Mengapa pula kontribusi sektor maritim baik terhadap produk domestik bruto baru menyumbang sebesar 3% atau 47 triliun, sehingga belum mampu menjadi mesin kemakmuran di tanah air.

Seperti kita tahu bahwa 2/3 wilayah Indonesia merupakan kawasan perairan, namun prestasi ekonomi di sektor maritim hanya mencapai 3%. Dari gambaran ini dapat diduga bahwa pembangunan sektor maritim di Indonesia masih sarat dengan “kelemahan”. Menurut pengamatan para ahli, terdapat beberapa hal yang menyebabkan sektor maritim Indonesia tertinggal yakni, pertama, kebijakan maritim belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi maritim, seperti sektor perikanan, pertambangan dan energi lepas pantai, pariwisata bahari, transportasi laut dan pelabuhan, serta sumber daya manusia di sektor maritim. Kelima sektor ini tidak diwadahi dengan baik oleh sebuah kebijakan maritim yang terpadu, lintas sektoral, saling menunjang, serta didukung oleh sektor keuangan yang berpihak pada pengembangan maritim.
Pihak perbankan memang sudah membuka ruang baru dalam mendukung pembangunan sektor maritim. Tetapi ruang baru itu tidak solid karena perlakuan sumber daya maritim hanya berpihak pada satu komoditi tertentu yakni perikanan. Hal ini muncul karena kuatnya pemahaman para pemegang kebijakan kelautan dan perikanan bahwa laut indikator kesuksesannya identik dengan perikanan.
Sudah saatnya pembangunan maritim tidak hanya didekati berdasarkan pendekatan sektoral, tetapi juga didekati melalui pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan dalam membangun maritim adalah suatu pendekatan pembangunan yang mendorong kesejahteraan masyarakat lokal melalui instrumen pendayagunaan sumber daya maritim serta instrumen infrastruktur dasar di bidang maritim dalam suatu wilayah provinsi atau kabupaten/kota berbasis maritim. Semoga dengan pendekatan ini bias memberikan peningkatan yang berarti bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.